Tidak
sedikit bantuan pemerintah yang digelontorkan untuk menunjang pendidikan.
Terutama di sekolah-sekolah. Baik sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah
menuruti sebagian besar permintaan sumbangan untuk pendidikan. Namun sudah
tepat sasarankah bantuan tersebut?
Banyak
sekolah yang sekedar mengajukan bantuan. Atau memanfaatkan anggaran sumbangan
yang akan diberikan kepada sasaran yang belum jelas. Berhubung ada pihak-pihak yang
telah paham dengan jalur sumbangan pemerintah tersebut, maka banyak oknum yang
memanfaatkan untuk mendekati sekolah-sekolah yang dituju. Yakni dengan
memberikan kemudahan sebagai mediator untuk mengajukan proposal bantuan.
Namun
tidak semudah itu sekolah mengajukan proposal bantuan ke pemerintah. Masih ada
rentetan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah. Demi kelancaran
bantuan turun sampai ke sekolah, maka pihak sekolah pun menyetujui apa yang
diminta oleh pihak mediator. Misalnya bantuan alat-alat laboratorium IPA,
perpustakaan, laboratorium Bahasa, renovasi sekolah, membangun sekolah,dan
masih banyak bantuan yang ditujukan untuk meningkatkan kemudahan dalam
belajar-mengajar.
Namun
berapapun bantuan yang turun sampai ke tujuan tak akan penuh seratus persen.
Ada pajak tersendiri buat mediator. Ini sebenarnya bukanlah rahasia lagi.
Karena sama-masa maunya. Pihak sekolah memerlukan bantuan tersebut. Sedangkan
pihak mediator juga memerlukan penghasilan tambahan.
Bagaimana
dengan pemerintah sendiri yang telah menurunkan dana tersebut? Bagi pihak
pemerintah, mungkin tak ada urusan lagi.
Yang penting dana atau bantuan barang telah disalurkan berdasarkan proposal
yang diajukan. Sedangkan tepat sasaran atau tidaknya terlepas dari pengawasan.
Belum
lagi jika bantuan tersebut sampai pada tujuan. Bermanfaatkah bantuan tersebut?
Kalau berupa dana, pasti akan habis meskipun pemakaiannya kadang juga meluber
ke luar jalur. Tetapi jika berupa barang atau sarana pendidikan, tidak semua
sekolah bisa memanfaatkannya. Apalagi sekolah yang kecil-kecil yang kadang
kekurangan guru ahli di bidangnya.
Misalnya
laboratorium baik IPA maupun Bahasa, tidak semua guru di sekolah penerima
bantuan mampu mengoperasikannya. Karena pihak sekolah tidak mengonfirmasi dulu
kepada guru yang ada. Sehingga sepatutnya guru yang bersangkutan mendapat
kursus lebih dahulu untuk mengoperasikannya. Bagi sekolah yang betul-betul
ingin memanfaatkan fasilitas, tentu juga akan memfasilitasi guru yang bersangkutan
belajar terlebih dahulu. Sehingga bantuan pemerintah akan terpakai dalam proses
belajar-mengajar.
Sayang
sekali usaha pemerintah untuk memberikan peningkatan pembelajaran tersebut
banyak yang menyia-nyiakan. Entah ini karena guru tidak mampu mengoperasikan
atau memang guru yang bersangkutan ogah-ogahan untuk menambah ilmunya di bidang
teknologi. Karena guru lama yang gagap teknologi pun ternyata masih banyak.
Minimal
jika guru mau belajar terus tidak akan ketinggalan informasi. Karena siswa pada
zaman sekarang kebanyakan berwawasan lebih luas. Dengan tersedianya internet
misalnya, maka siswa punya kesempatan yang sama dengan guru untuk menambah
wawasan tentang apapun. Bila ada kesempatan, guru dan siswa bisa saling mencari
informasi. Sehingga sewaktu bertemu di kelas tinggal berdiskusi lebih lanjut
tentang informasi yang sama-sama dicari.
Jika
semua pihak sekolah mendukung dan memanfaatkan sarana yang telah diberikan
pemerintah, maka tidak akan ada lagi bantuan-bantuan yang mubadzir. Karena pada
kenyataannya banyak sarana pemerintah yang rusak karena jarang bahkan tidak
pernah dipakai oleh penerima bantuan.
11 Maret 2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar